Network
LAMPUNG INSIDER - Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tengah menjadi perdebatan hangat, namun kali ini bukan karena manfaatnya bagi pekerja, melainkan karena gaji yang diterima oleh anggota komite Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Meskipun program ini mendapat kritik keras dari sebagian pekerja dan perusahaan karena dianggap membebani, gaji para anggota komite BP Tapera tetap menjadi fokus sorotan.
Dalam konteks protes yang dilayangkan terhadap kebijakan iuran Tapera, terungkap bahwa gaji anggota komite BP Tapera mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Di antara mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, yang juga menjabat sebagai ketua BP Tapera.
Basuki Hadimuljono, sebagai ketua komite, menerima gaji bulanan sebesar Rp32,5 juta, sedangkan Sri Mulyani dan Ida Fauziyah mendapat gaji sekitar Rp29,25 juta per bulan. Selain itu, anggota komite lainnya dari latar belakang profesional bahkan menerima gaji hingga Rp43 juta per bulan.
Besarnya gaji ini memunculkan kritik karena dianggap tidak sebanding dengan manfaat yang diberikan program Tapera kepada pekerja. Banyak pekerja merasa bahwa iuran mereka sebagai beban tambahan dalam kondisi ekonomi yang sulit.
Kontroversi ini semakin memperdalam polemik seputar kebijakan Tapera, sementara pemerintah dan para stakeholder terus berupaya untuk menyeimbangkan kepentingan antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan program ini.***
