Network
LAMPUNG INSIDER-- Polri terjunkan 4.083 personel dengan rincian 1.863 dari Mabes dan 2.220 jajaran Polda Bali dalam Operasi Tribrata Agung dalam rangka menyiapkan pengamanan pergelaran Konferensi Tingkat Tinggi Archipelagic and Island State (KTT AIS) 2023 yang akan digelar di Bali pada 10-11 Oktober 2023.
Kasatgas Humas Operasi Tribrata Agung Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, Polri menggelar Operasi Tribrata Agung 2023 selama 6 hari mulai dari 8-13 Oktober 2023 di wilayah hukum Polda Bali, terutama di tempat kegiatan KTT AIS.
"Operasi ini mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif didukung penegakan hukum, siber, interpol, dan kehumasan dalam rangka pemeliharaan kamtibmas untuk menjamin keamanan dalam pelaksanaan KTT AIS," kata Ramadhan dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 4 Oktober 2023.
Ramadhan mengatakan, Polri melakukan pengamanan mendukung Paspampres dan Kogabwilhan II pada ring 3 dan 4 (kawasan), yang menjadi objek kegiatan dan penginapan hotel para kepala negara peserta KTT AIS 2023.
"Polri melakukan pengamanan di ring 1,2,3 dan 4 (kawasan) pada objek kegiatan dan penginapan para menteri negara-negara yang hadir dan delegasi pada KTT AIS 2023," ujarnya.
Dalam rangka kontinjensi (kedaruratan) peran dari upaya penyelamatan para kepala negara, akan menjadi tugas Paspampres beserta Kogabwilhan II serta dibantu Polri bila diminta.
"Dalam keadaan kontinjensi (kedaruratan) upaya penyelamatan para menteri delegasi KTT AIS menjadi tanggung jawab Polri dengan menerapkan rencana kontinjensi yang diatur dalam Operasi Aman Nusa I,II dan III," katanya.
Polri juga mengerahkan sebanyak 160 personel dan kendaraan yang di-BKO kepada Paspampres dalam pengawalan VVIP
Dalam pengamanan ini, Polri menggunakan Command Center 91 ITDC Nusa Dua sebagai posko kegiatan pengamanan KTT AIS 2023 yang memiliki fitur lengkap di dalam memantau pergerakan personel, kendaraan pengamanan, jalur komunikasi, aplikasi internal Polri, aplikasi eksternal dari instansi terkait, yang dapat mengantisipasi potensi ancaman terhadap keamanan kepala negara, menteri dan delegasi.
