Korupsi di Dinas Perkim Lampung Utara, Kejati Panggil 4 Saksi

- 28 Mei 2024, 00:13 WIB
/

 

LAMPUNG INSIDER - Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Lampung sedang menyelidiki dugaan korupsi pada kegiatan konsultasi perencanaan di bidang perumahan dan kawasan permukiman (Perkim) Kabupaten Lampung Utara untuk periode 2017 hingga 2020.

Penyelidikan ini didasarkan pada beberapa Surat Perintah Penyidikan, yaitu Nomor Print-01/L8/Fd.1/01/2023 tanggal 19 Januari 2023, Nomor Print-01.a/L8/Fd/05/2023 tanggal 11 Mei 2023, Nomor Print-06/L8/Fd/12/2023 tanggal 4 Desember 2023, serta Surat Penetapan Tersangka Nomor Print-09/L8/Fd/12/2023 tanggal 4 Desember 2023. Beberapa saksi yang dipanggil dalam kasus ini antara lain DHU (fasilitator SNVT Perkimtan Provinsi Lampung), N (freelancer administrasi CVAM), RC (wiraswasta), dan RM (administrasi CVAM).

"Penyidik Bidang Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Lampung saat ini tengah melakukan pemeriksaan terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Konsultasi Perencanaan di Bidang Perumahan untuk Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019, dan 2020 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Utara. Penyelidikan ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor Print-01/L.8/Fd.1/01/2023, tanggal 19 Januari 2023," ungkap Kasipenkum Kejati Lampung, Ricky Ramadan, Senin, 27 Mei 2024.

Ricky menjelaskan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Utara telah melaksanakan sejumlah kegiatan perencanaan jasa konsultasi, survei pendataan, dan verifikasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2017, terdapat 15 paket pekerjaan.

Tahun Anggaran 2018, terdapat 10 paket pekerjaan.

Tahun Anggaran 2019, terdapat 8 paket pekerjaan.

Tahun Anggaran 2020, terdapat 4 paket pekerjaan.

"Berdasarkan Laporan Akuntan Publik atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Konsultasi Perencanaan di Bidang Perumahan untuk Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019, dan 2020 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Utara, ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 1.751.088.007," pungkasnya.***

Halaman:

Editor: Arief Mulyadin


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah