Network
LAMPUNG INSIDER - Gempita dan polemik meradang menyusul keputusan Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan untuk mengabulkan uji materi terkait Pergub Lampung Nomor 33 Tahun 2020 yang mengizinkan panen tebu dengan metode kontroversial, yaitu dibakar. Meski disambut dengan sorak-sorai, keputusan MA ini tergulung dalam belitan ketidakpastian dan kecurigaan politik yang kian menggelora.
Kritik menyuarakan bahwa keputusan ini memiliki aroma politis yang kental, terutama karena jatuhnya putusan ini secara bersamaan dengan momentum penting Pilkada 2024. Tudingan pun muncul mengenai potensi intervensi kepentingan tertentu di balik layar proses hukum yang seharusnya netral.
Sebagian pihak menduga bahwa MA menjatuhkan keputusan ini sebagai bentuk tekanan politik terhadap para pengusaha, dengan maksud menciptakan situasi bargaining untuk mendukung kandidat tertentu. Namun, pandangan lain menyoroti bahwa putusan MA bisa jadi bagian dari strategi politik balasan terhadap para pengusaha yang kini menarik dukungannya dari petahana.
Pada kenyataannya, keputusan ini telah menimbulkan gelombang pro dan kontra yang bergulir di kalangan masyarakat. Meskipun begitu, banyak pihak yang langsung merasakan dampaknya, terutama para petani dan penduduk sekitar yang setiap musim panen dihadapkan pada risiko bahaya akibat asap tebu yang membahayakan kesehatan serta potensi kebakaran hutan akibat titik api baru yang muncul.
Perdebatan pun masih bergulir tentang dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat yang mungkin terabaikan dalam keputusan ini. Debu dan asap dari pembakaran tebu bukan hanya mengancam kesehatan penduduk lokal, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi ekosistem sekitar.
Sementara para pembuat keputusan terus berkutat dengan analisis politik dan hukum, masyarakat lokal harus merasakan langsung konsekuensi dari keputusan yang menjadi pusat perhatian ini.***
