Pj Bupati Pringsewu Paparkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD di Rapat Paripurna

- 28 Mei 2024, 00:25 WIB
/

LAMPUNG INSIDER — Penjabat (Pj) Bupati Pringsewu, Marindo Kurniawan, memaparkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2023. Penyampaian ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Pringsewu pada Senin, 27 Mei 2024.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Suherman, didampingi oleh Wakil Ketua I Maulana M. Lahudin, serta dihadiri oleh 22 dari 40 anggota dewan.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Marindo Kurniawan menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 31 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2023.

"Alhamdulillah, atas pemeriksaan laporan keuangan tersebut diperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini merupakan kali kesembilan bagi Pringsewu, yang merupakan hasil kerja keras semua pihak," ujarnya.

Marindo menegaskan bahwa tugas bersama ke depan adalah mempertahankan opini WTP tersebut dengan meningkatkan proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan yang tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Selanjutnya, terkait Sistem Pengendalian Intern atas temuan dari pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, kami telah menyampaikan laporan tertulis dan mengoordinasikannya pada Sekretariat DPRD serta perangkat daerah terkait untuk segera ditindaklanjuti dan diselesaikan," tambahnya.

Marindo juga menyoroti bahwa Pringsewu telah mencapai predikat tercepat dan tertinggi di Provinsi Lampung serta tertinggi ketiga secara nasional dengan 94,74 persen tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tahun anggaran 2022. Ia berharap pencapaian ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Anton Subagyo, dalam penyampaiannya, memberikan apresiasi atas pemberian WTP oleh BPK RI perwakilan Lampung, sehingga Pringsewu telah mencapai WTP kesembilan kalinya. "Saya berpesan agar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini dipertahankan," ucapnya.

Anton juga menyoroti laporan keuangan dengan realisasi pendapatan APBD 2024 sebesar Rp1,1 triliun lebih atau 97,57 persen dari rencana sebesar Rp1,2 triliun. Ia menilai capaian ini cukup baik, namun menekankan perlunya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), terutama retribusi daerah yang hanya tercapai 61,5 persen. Fraksi Golkar mengusulkan pengelolaan retribusi menggunakan E-retribusi untuk meningkatkan efisiensi.

Halaman:

Editor: Arief Mulyadin


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah