Network
LAMPUNG INSIDER - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI meminta jemaah calon haji 1445 Hijriah yang tidak memiliki visa haji atau visa non-haji segera pulang ke tanah air untuk menghindari sanksi berat dari Pemerintah Arab Saudi.
“Jika tetap memaksakan berhaji, mereka akan terkena sanksi tegas dari Pemerintah Arab Saudi, termasuk denda 10.000 rial dan larangan masuk ke Arab Saudi selama sepuluh tahun,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi di Kantor Daerah Kerja Bandara Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Jumat, 14 Juni 2024, sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Sabtu.
Ashabul mengonfirmasi bahwa meskipun ada yang telah ditangkap dan dideportasi, masih terdapat jemaah calon haji Indonesia tanpa visa haji yang berada di Makkah.
Di sisi lain, pemerintah setempat menegaskan akan menindak mereka yang menggunakan visa non-haji, termasuk visa ziarah dan umrah.
“Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, cukup banyak jemaah calon haji yang masih berusaha melaksanakan ibadah haji dengan visa non-haji,” katanya.
Menurut Ashabul, penggunaan visa non-haji berdampak buruk pada penyelenggaraan haji, terutama terkait melebihi kapasitas di Arafah dan Mina.
“Jika jemaah sudah overcapacity (melebihi kapasitas), akan mengganggu kenyamanan, ketertiban, dan bahkan keselamatan jemaah,” ucapnya.
Ia mencontohkan kejadian pada tahun 2023. Ketika itu, tenda di Mina yang seharusnya diisi oleh 200 orang, justru diisi hingga 400 orang oleh jemaah yang tidak menggunakan visa haji.
“Ini membuat Kementerian Agama terlihat bertanggung jawab atas kekacauan tersebut, padahal ini ulah oknum-oknum tidak bertanggung jawab,” ucap Ashabul.
