Network
LAMPUNG INSIDER - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan pimpinan kota dan kabupaten se-Aceh akan potensi serangan fajar pada pemilu legislatif dan eksekutif tahun 2024 seiring bertambahnya partai lokal di Aceh.
Hal ini disampaikan Firli saat memberi arahan pada Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah se-Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Jl. Tgk. HM Daud Beureu’eh, Banda Aceh, Kamis, 9 November 2023.
“Saya beberapa waktu lalu khusus datang ke Aceh untuk kegiatan Politik Cerdas Berintegritas. Dulu ada dua partai lokal di Aceh. Sekarang ada enam partai lokal. Padahal jumlah pemilihnya tidak begitu bertambah signifikan. Artinya harga suara pasti akan naik. Itu suatu hal yang tidak bisa dipungkiri,” sebut Firli kepada puluhan peserta rapat koordinasi.
Politik Cerdas Berintegritas adalah salah satu produk unggulan KPK. Program ini memberikan pendidikan integritas bagi seluruh partai politik di Indonesia. Hingga saat ini seluruh partai politik di Indonesia telah mengikuti pendidikan politik cerdas berintegritas termasuk partai lokal di Aceh.
Menurut Firli, Kampanye Hajar Serangan Fajar yang disebarkan KPK melalui Roadshow Bus KPK, bukan tanpa alasan. Sebab, berdasarkan hasil penelitian KPK bahwa tidak ada kepala daerah yang tidak mengeluarkan uang untuk memperoleh jabatannya.
“Tidak ada yang gratis jadi kepala daerah. Di Suatu pertemuan kepala daerah se-Indonesia, saya pernah tanya, siapa yang tidak mengeluarkan uang untuk menduduki jabatannya. Saat itu tidak ada yang mengangkat tangan. Ini sesuai dengan penelitian KPK yaitu 83,2% kepala daerah mengeluarkan uang untuk jabatannya,” papar Firli.
Dia melanjutkan, 94 persen kepala daerah menjadi kepala daerah karena uang donatur. “Kalau kita tanya lagi kenapa donator mau? 93 persen mengatakan bahwa dia akan dapat pekerjaan proyek pemerintah, dan kondisi ini selalu berputar. Bahkan sekarang telah jadi sistem ijon. Pemilik uang meminjamkan uangnya kepada calon kepala daerah untuk membiayai pilkada. Praktek ini umum di Jawa. Begitu menang nanti akan dipersentase berapa banyak proyek pemerintah, si pemberi ijon yang akan mengerjakan,” katanya.
Melihat fenomena tersebut, menjelang pilkada KPK menggelar program Pilkada Berintegritas. Pada Tahun 2020, terdapat 270 kepala daerah, 883 pasangan calon yang mengikuti Pilkada Berintegritas di lima wilayah Indonesia.
Sementara untuk menanamkan integritas pada penyelenggara negara, KPK telah mengupayakan Kegiatan PAKU Integritas. Program ini berupaya menanamkan nilai integritas pada penyelenggara negara hingga tingkat eselon tiga, termasuk semua pejabat gubernur, bupati, wali kota pernah mengikuti kegiatan ini.
