Network
LAMPUNG INSIDER - Ratusan orang yang berasal dari organisasi masyarakat dan wartawan berunjuk rasa di Komplek Perkantoran Pemkab Tanggamus, Senin, 8 Januari 2024.
Mereka menuntut Pj. Bupati Tanggamus Mulyadi Irsan mencopot oknum-oknum pejabat yang menyalahgunakan wewenang, meminta aparat hukum mengaudit anggaran yang diduga diselewengkan, dan menuntut agar dana publikasi sesuai dengan MoU tahun 2023 segera dibayarkan.
Massa akhirnya diajak mediasi. Pemkab Tanggamus diwakili Asisten I Setdakab Tanggamus Suaidi dan Kadis Kominfo Suhartono.
Dalam pertemuan itu, Yuliar Baro, kepala Biro Lentera Indonesia, menegaskan bahwa mereka hanya menuntut hak yaitu pembayaran publikasi tahun 2023 dan menolak jika dana tersebut sampai dihapuskan. Jika tidak dibayarkan, ujarnya, maka lebih baik tidak usah ada mediasi lagi. Ia juga meminta transparansi dalam hal pembayaran dana publikasi.
Amroni, ketua LSM GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) mengatakan Pj. Bupati Tanggamus pernah berjanji akan memperbaiki anggaran untuk media massa yang ada di Tanggamus. Ia juga menuntut agar Kabid Kominfo Yoga diganti. "Dugaan kawan-kawan, aktor masalah ini adalah Yoga," ujarnya.
Sementara, Adi Putra Amril, ketua Ketua Yayasan Penelitian Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat (YPPKM) mempertanyakan mengapa Kabupaten Tanggamus selalu mengalami defisit anggaran.
"Kami mencurigai bahwa para pejabat di Tanggamus ada indikasi korupsi yang terstruktur. Kami telah melakukan investigasi ke kabupaten lain, ternyata Tanggamus jauh tertinggal dari kabupaten lain," ujarnya.
Suaidi menyampaikan bahwa penyebab utama masalah ini adalah karena Pemkab Tanggamus kekurangan anggaran. "Atas nama pemerintah daerah meminta maaf untuk di tahun 2023 kita memang mengalami kekurangan anggaran, namun kita akan memperbaikinya di tahun 2024 ini dengan memberikan win win solution," ujarnya.
Kadis Kominfo Suhartono juga mengatakan Pemda Tanggamus memang mengalami kekurangan anggaran sehingga apa yang diharapkan tidak sesuai dengan keinginan semua pihak. Menurut dia hal ini menjadi masalah juga di seluruh kabupaten di Indonesia. "Harapan kami di tahun 2024 kita akan lebih baik lagi," ujarnya.
