Network
LAMPUNG INSIDER- Ririn Kuswantari, Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Golkar, memasuki ranah persaingan politik dengan mengambil formulir calon bupati di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Pringsewu pada Jumat (26/4/2024).
Kehadiran Ririn Kuswantari disertai suaminya, Wendi Melfa, serta pengurus DPD II Partai Golkar Pringsewu, menandai langkah awalnya menuju panggung politik lokal.
Ketibaan Ririn di DPC PDIP disambut oleh Ketua DPC PDIP Pringsewu, Palgunadi, dan tim penjaringan calon bupati dan wakil bupati. Palgunadi memberikan sambutan hangat kepada Ririn dan rombongan, menegaskan bahwa PDIP adalah partai terbuka bagi siapa pun yang memiliki tekad untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Namun, Palgunadi juga menegaskan bahwa keputusan final terkait kandidat akan bergantung pada survei yang dilakukan oleh DPP PDIP.
Setelah mengisi formulir pencalonan, Ririn Kuswantari menyatakan bahwa saat ini dirinya telah mendapat surat tugas dari Partai Golkar, namun mengakui perlunya membangun koalisi dengan partai lain, termasuk PDIP, untuk mengoptimalkan peluang dalam kontestasi politik.
Ririn menegaskan bahwa partainya tidak memiliki cukup kekuatan untuk mencalonkan diri sendiri, sehingga kerjasama lintas partai menjadi kunci strategis dalam perjalanan politiknya.
Selain itu, Ririn juga membantah rumor yang beredar secara online beberapa waktu lalu mengenai kemungkinannya mencalonkan diri sebagai bupati di kabupaten lain. "Saya sudah mendapat surat tugas dari DPP Golkar, sehingga tidak mungkin saya mencalonkan diri di kabupaten lain, termasuk Pesawaran," tegasnya.
Demi membuktikan komitmennya dalam membangun Pringsewu, Ririn mengungkapkan bahwa langkah awal yang akan diambil adalah membangun komunikasi yang luas dengan berbagai elemen masyarakat. "Kolaborasi dan kebersamaan dengan semua komponen masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan bersama," ujar Ririn.
Visi dan misi yang dibawanya dalam perjalanan politik ini adalah meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, memperbaiki tata kelola pemerintahan, menciptakan stabilitas daerah, dan memajukan kehidupan sosial budaya. "Pembangunan infrastruktur publik yang berkelanjutan serta pelestarian lingkungan hidup akan menjadi fokus kami," tambahnya.
