Network
Dwikorita mengatakan peristiwa tsunami Aceh, tsunami Palu serta Selat Sunda menunjukkan bahwa selain membangun sistem peringatan dini yang cepat, tepat, dan akurat, juga dibutuhkan kesigapan masyarakat dalam merespons peringatan dini tersebut. Maka dari itu, BMKG juga terus berupaya mewujudkan Early Warning, Early Action untuk meminimalisir risiko bencana.
“Waktu kedatangan tsunami berbeda-beda di setiap wilayah, sangat lokal. Tsunami Palu hanya butuh 2 menit setelah gempa, sementara di tempat lain waktu tiba tsunami bisa 30 menit atau lebih lama. Oleh karenanya, kami ingin masyarakat bisa memanfaatkan golden time sebaik mungkin untuk menyelamatkan diri. Karenanya, kami mendorong kepada masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir untuk segera berlari ke tempat aman pada elevasi yang lebih tinggi, begitu merasakan goyangan gempa bumi, tanpa harus menunggu peringatan dini,” imbuhnya.
Dwikorita menambahkan, BMKG juga terus mendorong pelestarian kearifan lokal masyarakat mengenai bencana alam lewat SLG. Smong di Simeuleu Aceh, Bomba Talu di Palu, dan Caah Laut di Lebak adalah sedikit dari sekian banyaknya kearifan lokal masyarakat yang bisa dimanfaatkan sebagai mitigasi bencana alam. Smong di Simeuleu Aceh, bahkan telah terbukti mampu menyelamatkan banyak nyawa saat bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh, 2004 silam.
“Kami sadar tidak bisa bekerja sendiri, maka dari itu kami terus menjalin kerja sama dan mendorong kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi/ilmuwan, pihak swasta, masyarakat dan media untuk mewujudkan zero victim,” ucapnya.
Dia menekankan bahwa seluruh program yang digulirkan BMKG menerapkan prinsip keberlanjutan, mengingat bencana gempa bumi dan tsunami tidak dapat diprediksi waktu kejadiannya. Hal ini penting agar sistem peringatan dini tetap diperkuat dan sesuai dengan kemajuan teknologi, seiring dengan penguatan kesiapan dan ketangguhan masyarakat sebagai subjek. ***
Baca Juga: Peringatan Dini BMKG Jangkau Wilayah 3T Lewat Radio
